penerapan good governance dalam pemerintahan. 1. penerapan good governance dalam pemerintahan

2. menjadi prinsip good governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepualaun Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten. Secara konseptual dapat dipahami bahwa good governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat 2Muhammadong. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10(3), 569-586. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan namun belum efektif. 1 Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Pepe telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuaiPenerapan Prinsip-Prinsip Prinsip- Good Governance dalam P d l Pembangunan D b Daerahh Drs. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pelaksanaan prinsip good governance adalah aspek penting dalam tingkat keberhasilan pelayanan sektor publik di lembaga pemerintahan. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 20 tahun ini, penerapan Good Governance diIndonesia belum dapat Hal tersebut berarti bahwa responden, yaitu 14 Dinas Daerah di Kabupaten Ciamis telah membuat dokumen-dokumen dalam SAKIP (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Evaluari Kinerja) dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Organisasi BPKAD. Legaspi. Dan di mata investor, Indonesia termasuk negara di Asia terburuk (very poor) dalam kualitas penerapan good corporate governance. 1 Pengertian Good Governance Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersbut yaitu United Nations Development Progam (UNDP). good corporate governance . 1 Latar Belakang Masalah Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good. Peran Good Governance dalam mempengaruhi Ekologi Pemerintahan Pada hakikatnya, dalam suatu ekosistem (satu unit sistem ekologi), selalu ada keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar untuk menjaga agar ekosistem tersebut dapat terus berlangsung. pemerintah dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah merumuskan apa yang menjadi azas, prinsip, dan standar pelayanan. N0. Penerapan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik oleh birokrasi pemerintahan di Pusat maupun di Daerah dalam prakteknya tidak berjalan secara sama. 4, No. (2014. Konsep good Governance pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionnalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberi kan layanan prima, dan. sebagai pemerintah dalam instansi negara. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam memberikan masukan berupa saran tentang bagaimana mencapai kinerja yang baik dan memberi lebih banyak pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang dampak penerapan good governance terhadap kinerja lembaga pemerintah. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip . 1. besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Harapkan ke depannya dengan penerapan good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. 1 (2016), 184–94; Hamidi, Jazim, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. ISSN 2252-7826. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Dalam konteks pemberantasan KKN, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktikPENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA Sahrul Ponto 1, Fajar Rina Sejati 2, Ruli Ariyaningrum 3 1. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citixen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governace. id. Vol. Sudah tentu jika bicara tentang aturan- aturan dan progam kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah. 1. (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang. Dalam jurnal berjudul Good Governance yang ditulis oleh Nasrullah Nazsir disebutkan bahwa penerapan konsep Good Governance merupakan syarat utama dalam. Salah satu upaya untuk memperoleh aparatur yang berkualitas adalah dengan proses pengadaan atau procurement pegawai yang meliputi perencanaan, rekrutmen,. Good 1NPDP Astuti and PGAS Yasa, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa,” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. dari hasil penelitian bahwa Penerapan Pemerintahan Yang Baik (good governance) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. com Abstrak Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya aspirasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN VICA MUTIARA SHANDY 1303100146 Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan. Teknik analisis data dengan langkah-langkah analisis data. (2016). Sos. 5. (2005). Dengan besarnya nilai aset negara tersebut, maka pemerintah perlu mengelola aset secara transparan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (good governance) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep ini dirumuskan oleh para pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi yang baik antara negara, rakyat dan pasar. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Upaya pemerintah untuk menerapkan iklim good Governane membawa dampak yang positif dalam sistem pemerintahan, selain itu good Goverment juga berdampak positif pada badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, utamanya dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut. Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005. NTB, dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien, tentunya diperlukan aparatur daerah yang berkualitas atau kompeten. Aspek- aspek yang harus ada didalam pelayanan publik yaitu kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur pentingsesungguhnya upaya dalam penerapan good governance di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. didasarkan pada penciptaan dan penerapan. Penerapan good Governace dimulai dari upaya pemerintah. good governance pada Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, yang dikonfirmasikan kepada informan berjumlah 20 orang. diterapkan pada pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja. . 73 Tahun 2020. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1). Kendry Widiyanto, M. di dalam Good governance itu sendiri memiliki sembilan prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat ,Tegaknya Supremasi Hukum,Peduli pada Stakeholder ,Berorientasi pada Konsensus ,Efektifitas. Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul seperti Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga. Penegakan Good Governance Efektifitas dan efisiensi pembangunan dalam kerangka otonomi memerlukan terpenuhinya prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). , 2006). Pengaruh Penerapan Good. Dalam menjalankan pemerintahan, baik warga negara atau orang-orang yang memegang kekuasaan tentunya berangkat dari sebuah gambaran mengenai bagaimana sistem pemerintahan diberlakukan secara ideal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, good governance sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau 1 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. 1. Untuk menguatkan komitmen dalam penerapan good governance, baik di sektor publik (pemerintah) maupun korporasi, pelaksanaan tugas KNKG dilanjutkan melalui penetapan Kepmenko Nomor 117 Tahun 2016, dengan masa kerja sampai 31 Desember 2019 (seperti yang disebutkan di atas). Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. C. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. government” menjadi “good governance”. pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making) (Meijer, 2016). Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya. 2017, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar:. Partisipasi. ,ca dosen pns dpk program studi s1 akuntansi stieTugas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, harus bercirikan prinsip-prinsip good governance diantaranya yakni akuntabilitas atau segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, selanjutnya yakni transparansi atau. Pada umumnya manusia membutuhkan pelayanan publik,Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 60 tahun 2008. Untuk itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negaratata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahanya. Ketika berada dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, jelas Novie, dana pembangunan Indonesia diperoleh dari bantuan negara asing. "Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sesuai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Sehingga salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang/jasa. Good governance. Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia 1. 18 TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam penerapan tata kelola pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui e-government pula,. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Good Governance Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Menurut saya,penerapan pemerintahan di. Sleman. USC Satunama. (2016). Berdasarkan peraturan pemerintah No. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Penerapan “Good Governance” yaitu tata pemerintahan yang baik yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dinilai sebagai langkah bijak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. SUMARLIN: Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. Pengaruh Penerapan Good GovernanceTerhadap Akuntabilitas Keuangan Penerapan Good Governance, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenar-benarnya (Cadbury, 1992 dalam Elvira Zeyn, 2011). Seiring dengan telah diberlakukannya sistem desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia, penerapan konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik, hendaknya digali dari. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah kerjasama. diharapkan yaitu good governance, dengan adanya unsur tersebut berguna untuk meningkatkan pemerintah desa yang baik. Tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia umumnya memiliki karakteristik yang meliputi antara lain, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi,. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. efesiensi penyelenggaraan pemerintahan. Good governance sebagai proses pembuatan keputusan yang pelaksanaanya melibatkan masyarakat didalamnya. untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa yang berada di kecamatan Muntilan, Magelang. Sehingga punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun. Manfaat Penelitian . Jateng Jadi Contoh Penerapan “Good Governance” Nasional. D. Manfaat ilmiah yaitu; Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu pemerintahan, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penerapan prinsip good governance yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelolah keuangan desa. Dalam perspektif Otonomi Daerah khusus di Indonesia, penerapan good governance merupakan suatu hal yang masih sulit dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (2017). H. Istilah Teknologi Informasi. terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 9Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa good governance merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publik mengenai pencapaian kinerjanya sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. Namun good governance memiliki makna yang luas dan tidak dapat semerta-merta diartikan secara sempit. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. Penelitian ini. (Muhammadong, 2017). pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance pada Pemerintah Prov. 3 Jan Erik Lane. Pengelolaan dana desa yang baik dibutuhkan penerapan Good Governance. menjadi prinsip good governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepualaun Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan Undang-Undang No. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip . Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun pemerintahan yang bersih,. Penerapan prinsip-prinsip good village governance ini sangat penting diterapkan pada pemerintah desa untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam mendistribusikan dana dari pemerintah pusat. D. good governance. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan Undang-Undang No. Penyelenggaraan. Jika kita dalami, dalam konsep good. 2017, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar:. Di Irlandia Utara, QUANGOs juga dikenal sebagai NDPB seperti di Inggris. 8 Sedangkan Komite nasional Kebijakan GCG menetapkan code for good corporate governance pada Maret 2000 yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, fairness dan kemandirian. NPM. 2. 48 J-POLITRI ISSN 2549-8924 (Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer) Volume 3 No 1, Maret 2019 upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance, yang diharapkan dapat memenuhi. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Artinya, good governance yang baik adalah Negara yang paling minim kekuasannya dengan mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan umum (masyarakat). 2. mencerminkan pentingnya Good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa. Paradigma penyelenggaraan pemerintah telah menjadi pergeseran dari paradigma “rule. KERANGKA TEORITIK 1. 4 Beberapa prinsip good governance dalam perkembangnanya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (good governance dan hak asasi manusia), dalam prinsip demokrasi (good. good governance. Demikian pula di Indonesia, sangat perlu untuk melaksanakan good. 2017. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. EKON-/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance. Karena Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri , tetapi untuk melayani. Padahal Manajemen Risiko mampu membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan dan mewujudkan Good Governance serta sudah ada peraturan untuk menerapkannya, yaitu PP No. 2. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Good governance tidak lepas dari peran tiga aktor kunci. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance dalam3. 40. penerapan prinsip- prinsip good governance dalam bentuk riset sebelumnya rata-rata menggunakan salah satu prinsip penerapan good governance saja dalam melihat masalah yang diteliti. 257) asas-asas atau prinsip-prinsip good governance terdiri atas 9 asas sebagai berikut. 150 Ciamis ABSTRAK Birokrasi pemerintah mempunyai fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju. 3 Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kandala yang terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam prencanaan pembangunan di KelurahanMelalui penerapan etika administrasi publik dengan seoptimal mungkin, akan dapat mendorong terwujudnya good governance yang selama ini diidamkan. III. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. “Good Governance” harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi sebab. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Heriyanto (2015), bahwa penerapan good governance dalam tata kelola desa meliputi: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Good governance juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik untuk mewujudkan. Berdasrkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pelaksanaan Good Governanceberjalan dengan efektif dan optimal. Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Sustainable Governance for Enhancing Local Government Performance. 2, November 2007 28 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN garaan pemerintahan di dunia. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.